Hak Kekayaan Intelektual Belum Efektif Jadi Agunan ke Bank

Hak Kekayaan Intelektual Belum Efektif Jadi Agunan ke Bank

Untuk mendapatkan proses mendapatkan pinjaman dari bank, ada berbagai agunan yang dapat disertakan. Misalnya aset berupa rumah hingga gerobak. Banyak yang belum mengetahui, hak atas kekayaan intelektual (HaKI) juga dapat digunakan sebagai agunan.

Akan tetapi, penggunaan HaKI sebagai agunan untuk mendapatkan pinjaman dari bank hingga kini belum efektif. Salah satu kendala adalah pranata pengaturan yang belum lengkap. Deputi Akses Permodalan Badan Ekonomi Kreatif (Bektraf) Fadjar Hutomo mengatakan, profesi valuator kekayaan intelektual terbilang minim. "Harus ada profesi ini untuk bisa menghasilkan nilai dari suatu IP (intellectual property)," kata Fadjar kepada katadata.co.id seperti dikutip pada Kamis (6/12/2018).

Undang-undang tentang Hak Cipta menyatakan, hak cipta bisa digunakan sebagai objek jaminan fidusia. Fidusia adalah aktivitas pengalihan hak kepemilikan benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda bersangkutan tetap dalam penguasaan pemiliknya.

Pemanfaatan HaKI sebagai jaminan kepada bank dimungkinkan setelah undang-undang tersebut direvisi sekitar lima tahun lalu. Ketentuan ini secara spesifik dijelaskan dalam Pasal 16 ayat 3 UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta.

Namun, penggunaan kekayaan intelektual oleh pebisnis kreatif sebagai jaminan kepada bank belum optimal sampai sekarang. "Kalaupun kami dorong dari sisi perbankan tetapi tidak ada valuatornya ya bagaimana. Kalau ada kan jadi lebih enak bicara ke bank," kata Fadjar.

Ia kembali menekankan, peran penilai kekayaan intelektual terbilang penting. Alasannya, bank membutuhkan kepastian nilai atas IP yang dijaminkan oleh calon debitur. Tapi, selain membutuhkan profesional valuator yang kompeten, perlu juga aturan main yang jelas terkait indikator dalam proses valuasi IP.

Bisnis yang bergerak di bidang ekonomi kreatif bersifat intangible (tak berwujud). Lembaga jasa keuangan, khususnya perbankan, relatif kurang familiar terhadap usaha semacam ini. Tak heran jika bank kesulitan dalam menghitung valuasi suatu kekayaan intelektual.

Lebih lanjut, Fadjar mengatakan, kesadaran pebisnis kreatif untuk mendaftarkan kekayaan intelektual juga terbilang rendah. Fadjar menyatakan, pebisnis kreatif yang mengantongi HKI baru sekitar 11,05% sedangkan 88,95% belum mendaftarkan karyanya.

"Angka itu kecil dan harus dinaikkan kalau memang kita sepakat bahwa ke depan content economy seperti ini menjadi penting. Bekraf sedang finalisasi IP financing sebagai insentif untuk dorong pendaftaran HKI di ekonomi kreatif," kata dia.

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk alias BCA Jahja Setiaatmadja menyatakan, pada dasarnya bank mengapresiasi potensi bisnis yang berbasis kepada kreativitas. Tapi, lembaga jasa keuangan kurang akrab dengan karakter usaha di bidang ekonomi kreatif.

"Bisnis kreatif yang benar-benar berkembang tidak banyak. Kami terus terang belum punya skema untuk pahami nature business mereka. Kalau bisa, pemerintah yang menangani ini (ekonomi kreatif) punya usulan," kata Jahja kepada juga kepada katadata.co.id seperti dikutip pada Kamis (6/12/2018).